URUS IMB SEMAKIN MUDAH

Pengurusan IMB di Sidoarjo Diserahkan ke Kecamatan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab Sidoarjo, dalam waktu dekat  akan menyerahkan Izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal, kepada pihak kecamatan.

Penyerahan ini sebagai wujud realisasi Perbup 78/2008, tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Humas BPPT Sidoarjo, Drs Redy Kusuma, Rabu (6/7) kemarin mengungkapkan dalam waktu dekat ini, BPPT akan memberi bimbingan teknis (Bimtek) kepada Camat agar paham dalam memroses dan menerbitkan IMB di wilayahnya.

Menurut Redy, dengan diserahkannya pengurusan IMB di kecamatan, akan bisa membantu kabupaten. Sebab menurut data di BPPT yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), bangunan yang ber IMB hanya tercover 30 % saja. Disampaikan Redy, IMB yang akan diserahkan kepada kecamatan itu adalah yang luasan bangunannya di bawah 200 M2 atau bangunan non tempat usaha, non bertingkat  dan non IMB perumahan.

“Biasanya banyak ditemui di desa-desa,” kata Redy, yang juga Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPPT Sidoarjo. Masyarakat di imbau untuk mengurus IMB, sebab ada 2 manfaat yang didapat. Pertama bisa sebagai bentuk legalitas pada saat jual beli, kedua bisa diagunkan ke perbankan sebagai jaminan kredit.

Besarnya retribusi IMB ini, lanjut Redy, tergantung luasannya. Nilainya per meter persegi kurang lebih Rp 3000. Saat mengurus IMB, masyarakat akan dibebaskan dari biaya pembelian blangko permohonan IMB alias gratis.

Diakui Redy, ada 3 faktor agar pelayanan IMB di kecamatan bisa berjalan. Diantaranya faktor personel, prasarana dan pembiayaan. Sebagai bentuk persiapan personel, menurut Redy, maka dilakukanlah  bimbingan teknis (bimtek) tersebut.  Sedangkan dua faktor lainnya, yakni prasarana dan pembiayaan, tergantung dari PAK tahun ini

“Saya harap pelayanan IMB di kecamatan ini , bisa terealisasi pada tahun ini,” ujar Redy. Sebagaimana diketahui, di Sidoarjo masih ada 2 SKPD yang telah menyerahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.  Diantaranya

Dinsosnaker dan BPMPKB. Dinsosnaker tentang pembuatan kartu kuning dan BPMPKB tentang pelayanan kepada anak. Menurut Kasie Penempatan kerja Dinsosnaker Sidoarjo, Lexi Yunarto, pelimpahan kewenangan tersebut bagus. Sebab akan bisa memangkas proses birokrasi serta efisien waktu dan biaya bagi masyarakat yang mengurus kartu kuning.

Diakui Lexi, adanya pelimpahan kewenangan tersebut tidak semua kecamatan yang sudah siap. Menurutnya dari 18 kecamatan yang ada, baru sekitar 9 saja yang siap dari segi SDM nya dan prasarananya.

Pencari kerja yang mengurus kartu kuning di Sidoarjo, menurut Lexi, tiap tahun  jumlahnya fluktuatif. Dari catatan, tahun 2006 ada 8.818 orang. Tahun 2007 ada 10.143 orang, tahun 2008 ada 19.400 orang, tahun 2009 ada 14.677 orang dan tahun 2010 ada 12.484 orang.

“Penurunan pencari kartu kuning ini menunjukkan mulai banyak masyarakat yang sudah dapat pekerjaan,” terang Lexi.

Sementara itu tentang jumlah pengangguran, menurut Lexi, jumlahnya juga mengalami penurunan. Menurut data, tahun 2006 ada 111.469 orang, tahun 2007 115.408, tahun 2008 ada 110.158 orang, tahun 2009 menurun menjadi 93.668 orang. 

sumber http://dprd-sidoarjokab.go.id